makalah_INTEGRASI DI PAPUA


ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
DI TANAH PAPUA
DI SUSUN OLEH:
KELOMPOK : G
NAMA : M.DZIKRI ABDULLAH
NIM : 12.11.5762
JURUSAN : S1 TI
Dosen pembimbing : Duto wijayanto,s.pd.,M.A
SEKOLAH TINGGI MENAJEMEN
INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM
YOGYAKARTA
LEMBAR PENGESAHAN













2
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa atas kehendak-NYA lah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya,tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.      Bpk.Duto wijayanto,s.pd.MA selaku dosen pembimbing.
2.      Ayah,ibu dan adik.
3.      Teman-teman sekalian yang telah memberikan dukungannya,dan
4.      Masyarakat papua khususnya di papua barat yang telah banyak mambantu
 sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.
Penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan meningkatkan pengetahuan kita semua serta dapat berguna untuk kemajuan bangsa ini AMIN.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya,oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan kembali penulisan-penulisan yang akan datang.



                                                                       

Yogyakarta,       september 2012

3
ABSTRAK
Papua merupakan provinsi paling timur di Indonesia yang memiliki banyak keunikan, baik keadaan alam yang luar biasa kayanya maupun budayanya. Salah satu keunikan papua adalah memiliki ratusan  suku  bangsa  yang  berbeda  bahasa  dan  adat  istiadatnya.  Suku  di  Papua  terdiri atas suku-suku yang ada di pesisir, di kepulauan, dan di pegunungan.namun pada saat ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang terduga seperti terjadinya demo-demo masyarakat papua yang ingin merdeka atau yang sering kita kenal sebagai organisasi OPM.
Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan masyarakat papua menginginkan merdeka.
Kata kunci : tanah papua,masyarakat papua,pemerintah,opm.









4
MOTTO
Bila kita ingin bisa dalam suatu hal kita harus berani untuk mencobanya terlebih dahulu
“kalau bukan sekarang kapan lagi...kalau bukan kitorang siapa lagi”
Iya tow...!!!











5
DAFTAR ISI
halaman
Cover ........................................................................................................................................1
Lembar pengesahan..................................................................................................................2
Kata pengantar..........................................................................................................................3
abstrak.......................................................................................................................................4
motto.........................................................................................................................................5
Daftar isi.....................................................................................................................................6
BAB 1 PENDAHULUAN
A.      Latar belakang................................................................................................................7
B.      Rumusan masalah..........................................................................................................8
C.      Tujuan penulisan............................................................................................................8
D.      Metode penulisan..........................................................................................................9
BAB 2 PEMBAHASAN
A.      Pengertian disintegrasi bangsa dan penyebabnya khususnya di tanah papua...............10
B.      Penyebab masyarakat papua ingin merdeka atau lepas dari NKRI.................................13
C.      Pendapat masyarakat luas tentang papua yang ingin lepas dari NKRI...........................22
D.      Seberapa persen masyarakat papua yang ingin lepas dari NKRI........................................
E.       Pandangan pancasila,uud 1945 dan sistem pemerintahan mengenai disintegrasi
 di tanah tanah papua.........................................................................................................
F.       Pandangan pemerintah mengenai ancaman disintegrasi di tanah papua.........................
G.     Cara mengatasi masalah disintegrasi di tanah papua.........................................................
BAB 3 PENUTUP
A.      Kesimpulan............................................................................................................................
B.      Saran....................................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................................
6
BAB 1
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG
Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah atau  bagian paling timur West New Guinea. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea.
Provinsi  Papua  terletak  di  paling  ujung  timur  Indonesia  yang  memiliki  luas wilayah  paling  luas  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia. Secara keseluruhan  luas  Provinsi  Papua  adalah  309.934,4  km²  (setelah  pembentukan Papua Barat). Provinsi  Papua  berbatasan  di  sebelah  barat  dengan  Provinsi  Papua  Barat,  di utara  dengan  Samudera  Pasifik,  di  sebelah  selatan  dengan  Laut  Arafuru  dan  di sebelah timur dengan Papua Nugini.Secara  fisiografi di bagian utara  Provinsi  Papua  berupa  dataran  rendah  yang memanjang dari Danau  Sentani ke arah Sarmi, dan di bagian selatan berupa dataran rendah  dari  Asmat,  Timika,  sampai  Merauke.  Sedangkan di  bagian  tengah Provinsi Papua  terdapat  pegunungan  tengah  yang  menjulang  tinggi,  yaitu  Pegunungan Jayawijaya  dan Pegunungan Sudirman.  Puncak  tertingginya,  yaitu  Kartens  Piramid yaitu 4.884 m dpl, Puncak Jaya, yaitu 5.500 m dpl, Puncak Trikora, yaitu 5.160 m dpl,dan Puncak Yamin, yaitu 5.100 m dpl.
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.


7
Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun
 kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Namun pada saat ini telah kita ketahui bahwa banyak kejadian-kejadian yang masyarakat papua lakukan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia di karenakan banyak dari mereka yang merasa tidak di perlakukan adil oleh pemerintah indonesia.
Oleh karena itu penulis merasa tersentuh hatinya untuk membuat makalah ini dan membahasnya dengan judul “ ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA KHUSUSNYA DI TANAH PAPUA”.
B.RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah :
1.      Apa pengertian disintegrasi bangsa dan penyebabnya khususnya di tanah papua?
2.      Apa penyebab masyarakat papua ingin merdeka atau lepas dari NKRI?
3.      Apa pendapat masyarakat luas tentang papua yang ingin lepas dari NKRI?
4.      Berapa persen masyarakat papua yang ingin lepas dari NKRI?
5.      Bagaimana pandangan pancasila,uud 1945 dan sistem pemerintahan mengenai disintegrasi di tanah papua?
6.      Bagaimana Pandangan pemerintah mengenai ancaman disintegrasi di tanah papua?
7.      Bagaimana cara mengatasi masalah disintegrasi di tanah papua?






8
C.TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari  penulisan ini adalah :
1.      Mengetahui pengertian disintegrasi bangsa dan penyebabnya khususnya di tanah papua.
2.      Mengetahui penyebab masyarakat papua ingin merdeka atau lepas dari NKRI.
3.      Mengetahui apa pendapat masyarakat luas tentang papua yang ingin lepas dari NKRI.
4.      Mengetahui seberapa persen masyarakat papua yang ingin lepas dari NKRI.
5.      Mengetahui pandangan pancasila,uud 1945 dan sistem pemerintahan mengenai disintegrasi di tanah papua.
6.      Mengetahui Pandangan pemerintah mengenai ancaman disintegrasi di tanah papua.
7.      Mengetahui mengatasi masalah disintegrasi di tanah papua.
D.METODE PENULISAN
Metode penulisan yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah :
Metode kajian pustaka







9
BAB 2
PEMBAHASAN
A.PENGERTIAN DISINTEGRASI BANGSA DAN PENYEBABNYA KHUSUSNYA DI TANAH PAPUA.
Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan. Gempita anak negeri di era reformasi diwarnai menguatnya gejala disintegrasi. Kerusuhan berantai Juli 1998 di beberapa kota penting di tanah papua, bermuara pada tuntutan “indepedensi”. Maraknya diskursus referendum Timor Timur pasca pergantian kepalanegara Mei 1998, menjadi indikasi menguatnya keinginan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri secara demokratis. Terkuaknya “killing fields of Aceh” baru-baru ini menorehkan luka perseteruan disintegratif yang dalam. Apa akar masalah dari tuntutan disintegrasi tersebut? Bagaimana integrasi dipupuk secara alamiah dan sinambung?
Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang  saling terpisah (Webster’s   New   Encyclopedic   Dictionary  1994). Pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrate, “to lose unity or intergrity by or as if by breaking into parts”. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data empiris relatif tinggi. Salah satu indikasi dari potensi ini adalah homogenitas ethnik dan linguistik yang  rendah. Seperti diungkap dalam  Atlas   Norodov   Mira,  prosentase homogenitas bangsa beribu nusa ini adalah hanya 24. Hal ini menempatkan Indonesia pada ranngking 119 dalam daftar  negara-negara dunia mengenai  persentase homogenitas. 
Mengutippendapat Thaviskusien (1991), referensi suku bangsa merupakan aspek paling kuat dalam mendorong disintegrasi. Estimasi konservatif menyebutkan di Indonesia terdapat lebih dari 250 suku bangsa dan bahasa.Indikasi lain dari potensi ini adalah usia bangsa (age of nation) yang relatif muda (kurang lebih setengah abad). Bangsa biasanya didefinisikan secara harfiah sebagai “a community of people composed of one or more nationalities with its own territory and government (Webster’s New Encyclopedic Dictionary 1994). Dalam diskursus sosiologis konsep bangsa ini mendapat perhatian penting pada gejala nation state (Giddens 1995). Jarry dan Jarry (1991) mengatakan bahwa negara bangsa tidak lain adalah bentuk modern dari negara. Ia mempunyai batas wilayah yang jelas. Dalam hal ini batas negara dan masyarakat cenderung bersifat koekstensif.
10
 Maksudnya, wilayah yang diklaim suatu negara bertalian erat dengan pembagian budaya, ethnik dan linguistik. Fenomena bangsa (nation) adalah relatif baru dalam peradaban manusia. Dari ratusan bangsa yang kini ada, hanya 45 yang mengklaim telah ada sebelum abad 20. Sekitar 120 bangsa mengklaim mereka muncul kurang lebih 90 tahun silam. Dan 90 bangsa lainnya baru lahir pada 45 tahun terakhir ini. Diyakini secara meluas, bahwa aspek usia bangsa ini mempunyai pengaruh pada tingkat integrasi suatu bangsa.
Selama ini integrasi bangsa Indonesia yang sangat multi budaya (multicultural), dalam tataran praktis direkat secara artifisial oleh faktor dominasi negara. Misalnya kepemimpinan dan pemerintahan yang “kuat” orde lama dan baru mengarah pada praktek kekuasaan   sentralistis   mengontrol   kawasan   yanng   jauh   dalam   struktur   subordinasi. Angkatan bersenjata, yang merupakan alat negara dalam rangka dominasi legal kekerasan dan pertahanan, mampu meredam disintegrasi meski kental warna koersif (cf. Elias 1994). Negara pun memberikan nuansa politik atas sejarah dalam arti instrumentalisasi faktor  kesamaan  “nasib” dijajah Belanda sebagai arguymen  integrasi.  Lebih  lanjut, negara ini juga menaungi integrasi dengan “lipstik” pembangunan ekonomi yang impresif meski   dari   penglihatan   asasi,   dalam   terminologi   Kartesian,  progress  tidak   selalu berkorelasi dengan happiness, demokrasi dan keadilan sosial (cf. Habermas 1994).Perekat integrasi yang bersifat state-induced ini kehilangan keampuhannya di era reformasi yang ber-ruh-kan demokrasi, keadilan dan hak asasi. Praktek demokrasi yang selama tiga dekade dilaksanakan bersifat distorsif dan tidak aspiratif terhadap tuntutan daerah   secara   umum.   Demokrasi   dalam   pengertian   ini   lebih   diterjemahkan   pada bipolaristik “negara” dan “masa”, dan mengabaikan koridor  pemikiran multipolar yang memperhitungkan aspek “pusat” dan “daerah”. Sehingga otonomi daerah selama ini dijalankan   setengah   hati,   manipulatif,   dan   tidak   berorientasi   memajukan   daerah. Sementara itu, rasa keadilan dalam persepsi masyarakat ditohok dari dua arah yang dramatis. Pertama, sejarah integrasi yang “dipaksakan” dan mengabaikan rasa keadilan. Pengalaman   sejarah   ini   terus   melekat   dalam   kepala   masyarakat   meski   kamuflase kemajuan   infrastruktur   terus   digelar.   Kedua,   kondisi   obyektif   yang   ditandai   oleh dominasi pusat dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi yang terdapat di daerah.




11
ket:foto masyarakat papua yang berunjuk rasa di jakarta.
Pemerintah pusat diperseppsi hanya mengeruk kekayaan alam daerah papua secara rakus dan hanya   sedikit   hirau   dengan   kesejahteraan   mereka.banyak masyarakat paua yang merasa tidak di perlakukan adil oleh pemerintah indonesia.Dari   segi   hak   asasi   manusia, masyarakat merupakan kamera multifaset yang begitu apik merekam pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Terlebih lagi, praktek represif ini diarahkan untuk meredam perjuangan demokrasi dan keadilan asasi. Pencabutan status DOM di beberapa daerah menunjukan perbaikan di tingkat pendekatan militeristik-keamanan dari negara atas daerah rawan gejolak, namun hal ini dirasa belum cukup menurut penglihatan yang berdimensi Jangka panjang dan misti.
Singkat   kata,   kini   bangsa   ini   diambang   disintegrasi   mendekati   apa   yang dilukiskan Soekarno dahulu sebagai “nation  in collapse”.  Di sini kita sampai pada perdebatan   mempertahankan   integrasi   atau   membuka   diri   pada   disintegrasi.   Dalam diskursus akademik pilihan antara integrasi dan disintegrasi merupakan hal yang setara dan   bebas nilai. Namun demikian, di tingkat praksis pilihan pertama tampak lebih “mudah”   dilakukan   untuk   kasus   Indonesia   kini.   Bagaimana   pun   kita   tidak   dapat menafikan   kebersamaan   yang   telah   berlangsung   selama   setengah   abad.


12
B.PENYEBAB MASYARAKAT PAPUA INGIN MERDEKA ATAU LEPAS DARI NKRI
KONSENSUS DASAR TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH BAHWA :
 1. PANCASILA sebagai LANDASAN IDEOLOGI
 2. UUD 1945 sebagai LANDASAN KONSTITUSIONAL
 3. BHINEKA TUNGGAL IKA sebagai wujud persatuan dari perbedaan Latar belakang Sosial Budaya,
    Sosial Ekonomi, Sosial Antropologi, Agama suku, Ras dan Bahasa.
 4. BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
BAHWA MEMPERHATIKAN KONSENSUS DASAR TERSEBUT DAN BAHWA, KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA, DAN  OLEH SEBAB ITU MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERI KEADILAN MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA YANG BERTUJUAN MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.
 BAHWA HAKEKAT PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA SESUNGGUHNYA BERTUGAS DAN BERWENANG MENCERDASKAN DAN MENSEJAHTERAKAN SELURUH KEHIDUPAN RAKYAT INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA. SEJALAN DENGAN SEMANGAT BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MERDEKA, TERSEBUTLAH MAKA RAKYAT PAPUA MENYATAKAN KOMITMEN POLITIKNYA MELALUI PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT UNTUK INTEGRASI KE DALAM PANGKUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. NAMUN KENYATAAN KEKINIAN SANGAT TERBALIK DARI HARAPAN KESEJAHTERAAN TERSEBUT HINGGA RAKYAT PAPUA MENUNTUT UNTUK MEMISAHKAN DIRI DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
MEMPERHATIKAN ETNONASIONALISME PAPUA YANG MENUNTUT MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI,  UNTUK MENENTUKAN NASIPNYA SENDIRI SEBAGAI NEGARA MERDEKA HAL INI SESUNGGUHNYA DIFAKTORKAN OLEH INKONSISTENSINYA PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PAPUA YANG MELIPUTI INSTRUMEN HUKUM,, YANG MENDUKUNG IMPLEMENTASI UU OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA SERTA BELUM TERWUJUDNYA TEROBOSAN ISOLASI PEMBANGUNAN JALAN YANG MENGHUBUNGKAN DAERAH DENGAN DAERAH YANG LAINNYA.
13
 SEHINGGA KETERTINGGALAN AKAN AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERDAMPAK PADA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN DIDAERAH ITU SENDIRI. OLEH KARENANYA BERSAMA INI PEMERINTAH PERLU MELAKUKAN PROTEKSI TERHADAP INDIKATOR UTAMA KEGAGALAN PEMBAGUNAN YANG LEBIH LANJUT DI KAJI DAN DIRUMUSKAN MENJADI RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN DI PAPUA.
ADA SATU PENDEKATAN YANG MENURUT KAMI AMAT SANGAT STRATEGIS ADALAH BAHWA PENDEKATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA HARUS MEMPERHATIKAN LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA, SOAIAL EKONOMI DAN SOSIAL ANTROPOLOGI, MENRUT KAJIAN BELANDA YANG DI SEBUT UNDER AFDELING OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA BERDASARKAN PENDEKATAN ANTROPOLOGI BUDAYA DAN ANTROPOLOGI FISIK. HAL INI SANGAT BERPOTENSI PADA TIPOLOGI  KEPEMIMPINAN BUDAYA MASING2.
                MEMPERTIMBANGKAN KONDISI TERSEBUT MAKA, DIPANDANG PERLU ADANYA PENDEKATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA YANG MERUT HEMAT KAMI ADALAH PEMEKARAN WILAYAH BERDASARKAN KESATUAN SOSIAL BUDAYA DAN SOSIAL ANTROPOLOGI DI WILAYAH ADAT TANAH PAPU. PENDEKATAN INI MENURT SAYA SANGAT EFEKTIF DAN STRATEGIS GUNA MENCIPTAKAN STABILITAS POLITIK LOKAL YANG TENTUNYA MENDUKUNG STABILITAS POLITIK NASIONAL.
ket:foto unjuk rasa papua merdeka di manokwari papua barat.
14
PAPUA HARI INI BERPOTENSI KONFLIK KARENA IFAKTORKAN OLEH EGOISME KEDAERAHAN YANG TIDAK SALING MENERIMA, SALING MENGAKUI, SALING MENGHARGAI DAN SALING MENGHORMATI. DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN, BIROKRASI POLITIK DAN PEREBUTAN KEKUASAAN KEPALA DAERAH.ATAS PRINSIP DASAR ITULAH MAKA RAKYAT PAPUA MENYATAKAN KEINGINANNYA LUHUR MELALUI PENETUAN PENDAPATAN RAKYAT PADA TAHUN 1969.
SEJALAN DENGAN PILIHAN POLITIK TERSEBUT DAN SETELAH MEMPERHATIKAN DAN MENHIKUTI DENGAN SEKSAMA AKAN PERHATIAN PEMERINTAH INDONESIA YANG BERJUANG MEREBUT PAPUA INTEGRASI KE DALAM BINGKAI NEGARA KESTUAN REPUBLIK INDONESIA BELUMLAH SEPENUHNYA MEMENUHI HARAPAN INTEGRASI TERSEBUT MELALUI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN, PENDELEGASIAN KEKUASAAN DAN WEWENANG PADA STRUKTUR TATA NEGARA, NON JABATAN POLITIK SEPERTI MENTERI DAN LAIN SEBAGAINYA.
KONDISI INI KEMUDIAN BERPOTENSI POLITIK SEBAGAI BOM WAKTU YANG MELEDAKAN EMOSIONAL SELURUH RAKYAT PAPUA, MENYATAKAN KRISIS KEPERCAYAANNYA TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA DAN MEMINTA MEMISAHKAN DIRI DARI KOMITMEN POLITIK SEBELUMNYA SEBAGAI ANTI KLIMAK UNTUK MERDEKA MENJADI SEBUAH NEGARA BANGSA YANG MERDEKASENDIR DARI NKRI.MENCERMATI KONDISI INI, BERSAMA INI PENULIS MEREKOMENDASIKAN BEBERAPA ANALISIS YANG PERLU SEGERA DI TINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH GUNA MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS KEUTUHAN NKRI, ANTARA LAIN SBB :
1.       REKONSILIASI PELANGGARAN HAM DI PAPUA
2.        PEMERINTAH PUSAT BERWENANG MENGEVALUASI OTSUS DENGAN KETENTUAN IKUT MENGINTERVENSI PROSES PEMBUATAN BEBERAPA INSTRUMEN PERDASI PERDASUS YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGUATAN IMPLEMENTASI UU OTONOMI KHUSUS  BAGI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAAN, KENTERAMAN, KEADILAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM SERTA PENGUATAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA.
3.       PEMERINTAH DALAM RANGKA MENGINDONESIAKAN ORANG PAPUA, AGAR PERLU DIREKRUT DAN DI TUGASKAN PADA PEMERINTAHAN DISELURUH INDONESIA, BILAPERLU DALAM PENGUMUMAN TES PENERIMAAN DAPAT DISEBUTKAN BAHWA PRIORITAS ORANG ALSI PAPUA SEKIAN  ORANG. BAIK PADA PENERIMAAN TNI/POLRI KEJAKSAAN DAN PNS PUSAT DAN LAIN SEBAGAINYA.
15
4.        MEMEDIASI TERBENTUKNYA TIM DIALOG BERSAMA PEMERINTAH DAN PEJUANG PAPUA MERDEKA GUNA TERLAKSANANYA DIALOG YANG MEMPROTEKSI PERMASALAHAN POLITIK PAPUA MERDEKA DAN DI ATUR SEBAGAI KESEPAKATAN POLITIK ATAU MoU POLITIK BAGI PENEGAKAN INTEGRITAS NKRI.
Kemudian timbullah banyak pertanyaan lagi Mengapa Papua ingin merdeka? Jawabannya karena mereka tidak puas dan ada ketidakadilan.kemudian pada tahun Pada 1965, beberapa nasionalis Papua Barat membentuk OPM sebagai sarana perjuangan kemerdekannya.Kini  perjuangan  mereka  itulah  yang  diteruskan.  Bahkan,  ratusan  orang kini sudah menetap di Belanda untuk memperjuangkan keinginan mereka.Sebuah modal yang juga dilakoni separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang bermukim di Belanda-dulu pernah disantuni pemerintah Belanda-tapi belakangan dihapus. Singkat  cerita,  setelah  Papua  Barat  digabungkan  dengan  Indonesia  sebagai  Irian  Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut. Pertama, Papua Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945.Kedua, Belanda berjanji menyerahkan kepada Indonesia  dalam  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB).Ketiga,  penggabungan  Papua  Barat dengan  Indonesia  adalah  tindakan  merebut  kembali  daerah  Indonesia  yang  dikuasai Belanda.Keempat, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua. Jadi, kalau ada separatis OPM, itu hanya sebagian kecil saja, bukan suara terbanyak masyarakat Papua.
ket:foto para anggota anti indonesia yang mengatas namakan OPM.

16
Timbulnya organisasi papua merdeka dimana  Impian yang dideklarasikan OPM adalah mendirikan “Republik Papua Barat”-gabungan Propinsi Papua dan Papua Barat. “Republik Papua Barat” dideklarasikan setelah Belanda mundur-antara lain akibat tekanan dari negara adidaya Amerika Serikat-dari Bumi Cenderawasih, pada 1963.  Pada 1 Juli 1971, OPM kembali mencoba memproklamirkan kemerdekaan Republik Papua Barat,  namun  tak  berhasil.  Kemudian,  14  Desember  1984,  Republik  Melanesia  Raya diproklamirkan, tapi pemimpinnya ditangkap aparat Indonesia. Penyelesaian status Papua Barat berlarut-larut, bahkan tidak selesai hingga 1961, sampai terjadi  pertikaian  bersenjata  pada  Desember  1961  antara  Indonesia-Belanda,  untuk memperebutkan wilayah tersebut. Melalui  Perjanjian  New  York,  akhirnya  disepakati  untuk  sementara  Papua  bagian  Barat diserahkan kepada PBB melalui United  Nations  Temporary  Executive  Authority (UNTEA), sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia, 1 Mei 1963.
Kemudian ada hal lagi dimana banyak dari pihak-pihak pemerintah yang menkorupsi uang rakyat khususnya di tanah papua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pertengahan bulan April 2011 menemukan adanya dugaan penyelewengan dana Otsus Papua sebesar Rp 1,85 triliun. Dana sebesar itu dipertanyakan, karena parkir dan tidak diketahui jelas pemanfaatannya dan didepositokan di beberapa bank nasional dan daerah. Padahal, seharusnya dana Otsus ini diperuntukkan bagi sejumlah program kesejehateraan rakyat Papua. Misalnya pendidikan dan kesehatan, bukan didepositokan di perbankan. Rincian temuan BPK itu, pertama soal dana Rp 66 miliar pengeluaran dana Otsus tidak didukung bukti yang valid. Dalam pemeriksaan tahun 2010 dan 2011, ditemukan Rp 211 miliar tidak didukung bukti termasuk realisasi belanja untuk PT TV Mandiri Papua dari tahun 2006-2009 sebesar Rp 54 miliar tidak sesuai ketentuan. Kemudian Rp 1,1 miliar pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan tiket palsu. Serta temuan sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti Rp 354 miliar. Kedua, soal pengadaan barang dan jasa melalui dana Otsus senilai Rp 326 miliar tidak sesuai aturan. Antara lain, pertama Rp 5,3 miliar terjadi di Kota Jayapura tahun anggaran 2008 tidak melalui pelelangan umum. Kedua, pengadaan dipecah Rp 1.077.476.613 terjadi di Kabupaten Merauke tahun 2007 dan 2008.
Ketiga, pengadaan tanpa adanya kontrak Rp 10 miliar yang terjadi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, tahun anggaran 2009. Di samping itu terdapat temuan tahun 2002-2009 yang belum ditindaklanjuti Rp 309 miliar. Ketiga, dana Rp 29 miliar dana Otsus fiktif. Dalam tahun anggaran 2010 terdapat Rp 22,8 miliar dana Otsus yang dicairkan tanpa ada kegiatan atau fiktif. Rincian kegiatan fiktif tersebut yakni detail engineering design PLTA Sungai Urumuka tahap tiga Rp 9,6 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
17
Kemudian, detail enginering design PLTA Sungai Mambrano tahap dua Rp 8,7 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Ketiga, studi potensi energi terbarukan di 11 Kabupaten Rp 3,1 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Keempat, fasilitas sosialisasi anggota MRP periode 2010-2015, Rp 827,7 miliar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah tahun 2010. Sedangkan bagian tindak lanjut tahun sebelumnya Rp 6 miliar. Lalu Rp 1,85 triliun dana Otsus periode 2008-2010, didepositokan. Dengan rincian Rp 1,25 triliun pada Bank Mandiri dengan nomor seri AA 379012 per 20 November 2008. Rp 250 miliar pada Bank Mandiri dengan nomor seri AA 379304 per 20 Mei 2009 dan Rp 350 miliar pada Bank Papua dengan no seri A09610 per 4 Januari 2010. BPK menegaskan penempatan dana Otsus dalam bentuk deposito bertentangan dengan pasal 73 ayat 1 dan 2 Permendagri 13 tahun 2006. Rincian temuan BPK di atas semakin menguatkan dugaan kita bahwa banyak elit politik yang memanfaatkan situasi ini. Sehingga konflik di Papua pun terus awet. Dan bisa kita simpulkan bahwa yang mengancam disintegrasi di Papua adalah datang dari dalam tubuh NKRI sendiri.
                Ancaman disintegrasi Papua ternyata tak hanya datang dari dalam lingkungan NKRI saja. Tapi juga dari pihak asing. Karena tidak mungkin gerakan – gerakan di Papua bisa begitu dengan awet bertahan hingga saat ini jika tidak didukung dengan dana yang begitu besar dari pihak asing. Pihak asing yang menginginkan Papua merdeka, sehingga pihak asing (kaum kapitalis) bisa dengan mudahnya menguasai ladang – ladang emas, sumur – sumur minyak serta hasil – hasil bumi lainnya yang terkandung di Papua.
 Seharusnya pemerintah harus ekstra reaktif dan proaktif dalam penyelesaian konflik Papua, karena Papua merupakan bagian terpenting dalam bingkai NKRI. Bukan saja karena kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Papua. Tapi juga nilai history NKRI yang tidak bisa dipisahkan dari Papua. Kita tentunya masih ingat dengan sejarah pembebasan Irian Barat (Papua saat ini). Dan bukannya sibuk mengurusi masalah reshuffle atau suksesi PEMILU 2014 saja.
                Ancaman disintegrasi tetap nyata. Di ujung barat, ada Aceh dengan organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini telah terwakili dalam beberapa partai politik. Aspirasi kemerdekaan tetap hidup di sejumlah kelompok orang yang sewaktu-waktu dapat mencuat ke permukaan. Di ujung timur, ada Papua dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebuah organisasi separatis yang semakin mendapat dukungan dari penduduk lokal dan masyarakat internasional.

18
Sampai kapan Indonesia bertahan? Inilah pertanyaan yang mungkin tak pernah terpikirkan. Kita sebagai anak bangsa tentu ingin terus melihat Indonesia dalam 100 tahun dan 1000 tahun ke depan, bahkan selama-lamanya. Betapa banyak pengorbanan para pahlawan untuk mendirikan Republik Indonesia.Namun kita tak bisa lengah apalagi menafikan hadirnya semangat etnonasionalisme. Etnonasionalisme merupakan bentuk kelompok solidaritas atau rasa komunitas berdasarkan etnis, merujuk pada perasaan subyektif, memisahkan satu kelompok dari kelompok lain dalam sebuah komunitas. Ada persamaan nenek moyang, memori kolektif atau warisan budaya.
       ket:foto masyarakat papua yang berunjuk rasa di jakarta.
Etnonasionalisme dapat berkembang menjadi gerakan politik, menuntut pemerintahan sendiri.Secara geopolitik, kita menyadari ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang menginginkan terjadinya disintegrasi di Indonesia. Indonesia negeri kaya, terdiri dari ribuan pulau dan memiliki sumber daya alam luar biasa. Papua, misalnya, mempunyai kekayaan tambang dan hutan berlimpah. Sebuah perusahaan seperti Freeport telah banyak mengeksploitasi emas, perak dan tembaga. Namun rakyat Papua tetap miskin saja.
Jika negara kita kuat dan mampu mengelola kekayaan alam itu, Indonesia akan makmur dan jaya. Tentu tak semua negara tetangga kita suka. Pada akhirnya, setiap negara lebih mementingkan kepentingan nasional masing-masing. Ini bukan soal suka atau benci, tapi persoalan survival, bertahan dalam badai globalisasi yang penuh persaingan.
19
                Kemudian HIV AIDS DI JAYAPURA “ Beberapa permasalahan yang mencuat dan melanda generasi muda Indonesia, termasuk pemuda di Papua antara lain ancaman disintegrasi bangsa, bahaya Narkoba,HIV/AIDS,perlu disikapi secara serius untuk diatasi dan diantisipasi.Hal ini diungkapkan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai,MS dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Setda Provinsi Papua Drs.Elia I.Loupatty pada pembukaan koordinasi pemuda KNPI Provinsi Papua Jumat [4/5] kemarin di Sekretariat kantor KNPI Papua.Saya mengharapkan agar pemuda memerangi semuanya dengan satu kesadaran tinggi untuk menjauhi atau melakukan gerakan kesadaran mora.
Menurut Gubernur, KNPI harus mencegah berbagai hal negative yang akan merusak citra generasi muda pada tingkat kampung, KNPI harus menjauhkan generasi muda di kampung dari bahaya Narkoba dan HIV/AIDS. KNPI harus memperjuangkan agar generasi muda di kampung mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.KNPI harus memperjuangkan kesehatan bagi pemuda di kampung serta berbagai hal lain yang mendasar.Dirinya berharap agar dapat dilakukan konsolidasi organisasi intern dan ekstern dengan menjaga hubungan dengan mitra kerja berupa program baik pada tingkat provinsi, kabupaten hingga ke tingkat Distrik agar program yang nanti dijalan oleh KNPI dapat sejalan dengan visi misi membangun Papua Baru yang orientasinya lebih pada masyarakat yang ada di kampung-kampung.
Membangun Tanah Papua yang besar dan luas ini, harus dengan sebuah kerja keras yang sungguh dengan sebuah pengabdian yang tulus dan iklas untuk kepentingan orang banyak,Pasalnya, KNPI sebagai wadah kepemudaan yang berfungsi untuk membina dan mempersiapkan generasi  muda agar dapat menjadi pemimpinan yang handal dimasa depan. Sebagai sentral pembinaan pemuda KNPI dituntut untuk memposisikan diri sebagai lembaga independen dan strategis yang diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi pemuda secara komprehensif dan respresentatif guna menjawab tuntutan perkembangan zaman sehingga komunikasi lancar.
                Selain itu, Lanjutnya, isu-isu Sosial Kemasyarakatan yang terjadi di daerah yang menjadi konsumsi publik antara lain mengenai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua yang belum tuntas, persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten/Kota serta kondisi sosial politik yang sedang terjadi juga, dimana menjadi perhatian dan pembahasan bagi Pemuda atau KNPI secara bersama-sama, dikarenakan KNPI sebagai wadah berhimpun bagi semua organisasi dan komponen Pemuda di Provinsi Papua.
20
Titik berat dalam perumusannya lebih mengarah pada koordinasi hasil rapat kerja antara KNPI Kabupaten/Kota, OKP maupun KNPI Provinsi, serta peran pemuda di Kampung sesuai visi yakni Merakit Perbedaan dan Mulai Membangun Generasi Muda Indonesia dari Kampung Menuju Kemandirian Generasi Baru Papua, dikarenakan Kampung merupakan basis pertumbuhan dan kehidupan Pemuda Papua di Kampung.
Ditambahkannya, dari ketahanan pangan, sosial politik, budaya, kampung memiliki kearifan lokal, kampung juga memiliki potensi alam yang sangat berlimpah. Dimana ide ini merupakan sebuah konsep besar bagi Pemuda atau KNPI agar setiap Kampung di Provinsi Papua akan berkembang dengan baik, Kampung akan terhindar dari kemiskinan, kebodohan, gizi buruk, urbanisasi ke Kota. Sehingga Kampung akan menjadi basis pertumbuhan ekonomi.
                Di tambah lagi dengan adanya isu-isu penembakan oleh Aparat Gabungan TNI-POLRI: Menembak 15 Orang Tewas 1 Kritis di Wamena Papua Rumah Warga sipil Di Bakar Oleh Tentara Indonesia.
“WAMENA (UMAGI)--Insiden Wamena berdarah kembali terjadi  lagi Sejak Rabu, ( 06/06/2012) sekitar pukul 12.45, di Kampung Honay Lama Wamena Jayawijaya. Pemicu  kedua anggota TNI  itu nyaris menabrak seorang anak kecil. kedua anggota Batalyon Infantri 756 Wamena  tersebut berusaha menghindari kecelakaan lalu lintas, namun malah dikeroyok.Kemudian, Para keluarga tidak menerima anaknya mereka di tabrak, penduduk menyerang  kedua personil TNI tersebut diantaranya telah tewas dan satunya di rawat RS Wamena.”
ket:foto kekerasan di papua.


Sebagai balas dendam Aparat gabungan TNI/Polri brutal dan tak terkendalikan menyerang dengan kelengkapan perang menembak Warga Sipil dan Membakar Rumah Warga Sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP), sementara Warga Sipil dilaporkan memukul dan menembaki sejumlah orang, sementara data korban yang di himpun sejumlah 15 orang tewas tertembak 1 Kritis seketika dalam insiden itu (06/06) pukul 07 malam.
Sampai dengan 500 rumah  telah dibakar oleh Aparat Gabungan Tni-Polri  dengan semua barang dan hartanya di bumi hanguskan di kutip (radia newzeland).Hak asasi manusia (Ham) lokal sumber mengatakan peluru tajam yang ditembakkan tanpa pandang bulu terhadap Manusia dan Harta Benda milik warga sipil dan bahwa puluhan orang telah dipukuli dan ditembak oleh Aparat Gabungan Tni-Polri.
21
Ahli masalah Papua, Greg Poulgrain kepada Connect Asia Radio Australia mengatakan bahwa situasi terkini di Papua perlu mendapat perhatian serius.Situasi Papua saat ini sangat darurat, para aparat tidak di kontrol oleh pekerja kemanusiaan karena aparat sangat brutal dan banyak penangkapan dan penembakan tanpa bulu, perlu ada advokasi khusus dan intevensi Internasional atas situasi saat ini.( Sember: SMS, Facebook, radia newzeland, Tabloidjubi.com, SuaraBabtis.)
ket:foto unjuk rasa yang terjadi di WAMENA PAPUA.
C.PENDAPAT MASYARAKAT LUAS TENTANG PAPUA YANG INGIN LEPAS DARI NKRI.
            Karena negara indonesia adalah negara yang multikultural yang memiliki banyak suku-suku dan budaya maka penulis ingin memaparkan sedikit pendapat masyarakat luas tentang tanah papua           yang ingin lepas dari negara kesatuan republik indonesia,berikut beberapa pendapat masyarakat baik di dunia maya dan di dunia nyata, beberapa pendapat masyarakat tentang papua merdeka di dunia maya antara lain:
1).21 June 2012 09:08:40
“saya setuju dengan tulisan diatas. Tetapi harus disadari bahwa memang ada sebagian kecil dari masyarakat Papua yang mempunyai aspirasi untuk merdeka. Merdeka adalah harapan mulia untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan mensejajarkan martabat bangsa. Harapan tinggi untuk memperbaiki kehidupan bangsa utamanya secara ekonomi dan pendidikan. Tidak ada yang salah dalam aspirasi tersebut. Yang salah adalah bilamana aspirasi yang tinggi itu tidak murni adanya. Aspirasi itu hanya sebagai alasan dari kelompok-kelompok yang ingin memperkaya diri, keluarganya dan kelompoknya.
                Sebenarnya mereka tidak perduli mau merdeka atau tidak. Yang penting mereka bisa tetap berposisi strategis. Isyu kekacauan dan lain sebagainya bisa sangat bermanfaat untuk mengamankan posisi mereka ditengah-tengah berbagai kepentingan.
 Secara pribadi saya tidak ingin menghalangi maupun mengecilkan keinginan mereka yang memiliki aspirasi merdeka. Itu adalah hak mereka sebagai manusia. Hanya saja bila diperhitungkan dengan perbedaan sejarah diantara suku-suku yang ada di Papua yang berjumlah puluhan hingga ratusan dengan perbedaan fisik dan bahasa ibu, Merdeka untuk Papua bisa berpeluang menimbulkan kekacauan dan hingga suatu saat akan Papua menjadi negara-negara kecil yang tidak akan berdaya dikendalikan oleh negara-negara kaya. Tidak akan ada kemakmuran untuk rakyat kecilnya. Yang ada hanyalah puluhan “Kerajaan-kerajaan” kecil disana. Rakyat kecilnya tetap akan menderita. Sementara penguasanya bergelimpangan harta. Itu bukan pilihan yang bijak sama sekali.
                Lihat saja berita di TV dimana sampai tahun 2012 ini masih ada saja perang antara suku-suku yang bertetangga di daerah pedalaman. Bagaimana mereka dengan alasan yang sangat sepele bisa berperang dengan panah dan tombak saling melukai hingga membunuh saudaranya. Itulah kondisi mereka yang sangat-sangat membutuhkan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal sangat efektif dilakukan dengan pencampuran budaya. Begitu berbagai budaya bisa masuk dan terintegrasi disana pola pikir masyarakat asli akan menyesuaikan diri dan membuat cara berpikir yang lebih baik.
 Mohon maaf sebelumnya bila kesimpulan ini dianggap takabur dan merendahkan kemampuan orang Papua untuk bisa menggalang persatuan diantara mereka. Saya menulis ini karena cinta saya pada Papua dimana saya dibesarkan disana. Saya tahu kualitas orang asli papua beserta kebaikannya. Dan ketika keluguan dan jati diri dari beberapa orang dari mereka yang telah dicemari ambisi-ambisi pribadi dan kerakusan akan kekayaan alam papua. Disitulah kemungkinan terjadi perebutan kepentingan diantara mereka dengan bisa saja mengorbankan apapun juga.
Bila dilihat kebelakang, Catatan sejarah Papua memang sedikit berbeda dengan propinsi-propinsi lain disisi lain bukti-bukti otentik sejarah masih banyak diperdebatkan. Juga ada sebagian orang meniupkan isyu ras dimana mereka menyatakan tidak ada kesamaan nenek moyang orang papua sama orang jawa.
23
Mereka yang berpikir seperti itu tidak menyadari bahwa sejarah juga membuktikan bahwa orang jawa tidak satu nenek moyang dengan orang sumatra, tidak satu nenek moyang dengan orang sulawesi, Ambon dan lain sebagainya tetapi tetap bisa menjadi satu dalam NKRI. Perbedaan antara orang Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi lainnya menjadi sinergi diantara semuanya. Tidak ada istilah Jawa menjajah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. Yang ada adalah pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan adalah tempat berkumpulnya uang dari penjuru negeri. Pusat kekuasaan ada di Jakarta, ada di tanah Jawa. Dan yang berkuasa di Jakarta bukanlah orang Jawa meskipun presiden Indonesia selalu orang Jawa. Itu yang mungkin sulit dipahami oleh saudara-saudara kita di Papua.
Fakta sejarah juga membuktikan bahwa seorang Soekarno sudah mempunyai ikatan batin kepada saudara-saudara kita di Papua. Dan itu terjadi sejak belasan tahun sebelum Irian Barat menjadi bagian NKRI. Nama Soekarno masih ada di kalangan orang-orang tua asli Papua. Setahu saya nama Soekarno sudah berakar di kabupaten-kabupaten Jayapura, Biak, Serui, Manokwari, Sorong hingga Merauke. Sudah ada ikatan antara Jawa dan Papua sejak belasan tahun.
Semoga Papua tetap aman dan damai. Semoga keindahan bumi Papua tetap ada. Dan semoga saudara-saudara kita di Papua memperoleh peningkatan hidup yang lebih baik. Amin.”kata  Rullysyah.
2).21 June 2012 09:19:45
“Amin 3x.Ikatan sejarah sejak dahulu sudah ada dan sangat indah dengan saudara kita Papua. Makanya Soekarno merangkul wilayah Papua dan diberi nama IRIAN JAYA. Pada saat itu seluruh kepala suku komitmen bersama NKRI. Karena ada kepercayaan bisa sejahtera bersama dalam NKRI. Setelah Tembagapura ada investasi tambang emas dan tembaga oleh Pihak Asing, kemudian bermacam masalah kehendak Kemerdekaan ada saja.
Semoga saja Papua tetap aman dan damai. Semoga keindahan bumi Papua tetap ada lalu masih bisa kita nikmati bersama. Dan semoga saudara-saudara kita di Papua memperoleh peningkatan hidup yang lebih baik. Amin.”kata Anak Bangsa.
3).22 June 2012 19:44:13
Bukannya dulu Sukarno sempat mendukung Jepang dan menjadi corong propaganda Jepang untuk melawan sekutu karena “Diberi Janji Untuk Dimerdekakan” oleh Jepang.
24
Pada saat yang sama Jepang menganiaya dan mempekerjakan ribuan Romusha dan Sukarno menutup mata terhadap hal itu dengan alasan memerlukan bantuan Jepang (pihak asing) untuk merdeka dari Belanda sehingga butuh pengorbanan. Kalau Indonesia dengan sejarah seperti itu akhirnya bisa berdaulat tidak mustahil Papua juga dapat memanfaatkan pihak asing tersebut.”kata Jerry Christian.(Sember: SMS, Facebook, radia newzeland, Tabloidjubi.com, SuaraBabtis.)
Mari  kita simak secara  seksama,  bagaimana media cetak  dan  elektronik  dalam upaya  memberitakan  isu  terkait  dengan  masalah  Papua/Papua  Barat.  Terasa  nuansa membesarkan pemberitaan yang seolah-olah mewakili seluruh komponen bangsa yang ada di Papua, bahwa seluruh elemen masyarakat Papua menginginkan melepaskan diri dari  NKRI  tanpa  alasan  yang  jelas.  Seharusnya  pemberitaan  tentang  adanya  suara-suara  anak  bangsa  lainnya yang  cinta  NKRI juga harus ikut  didengar,  terutama  para Tokoh  yang  memahami  betul  dan menguasai  sejarah  Papua/Papua  Barat  sebagai bagian dari NKRI.
  Sesuai dengan topik Opini yang penulis publikasikan di makalah dan website ini diharapkan dapat  mewakili  suara  komponen  bangsa  lainnya  yang  cinta    NKRI  dan  cinta Kepentingan  Nasional  dalam  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  nasional,  yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. 
  Bapak  Don  Bosco  Poana  adalah  salah  seorang  Anggota  Dewan  Pendiri Lembaga  Musyawarah  Adat  Suku  Kamoro  (Lemasko)  di  Timika – Papua  dan  juga Pemberhati  Masalah Politik Papua  bersuara: “ Jangan Abaikan Suara Kami dengar juga Suara Kami yang juga Anak Adat ” Fakta yang disampaikan oleh Bapak Don Bosco Poana, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.  Mereka  (yang  dulunya  anggota  OPM)  banyak  yang  sudah  kembalikepangkuan  NKRI,  mereka  (mantan  tokoh-tokoh  OPM)  yang   yang  pernah bergerak  di  hutan-hutan  Papua  dan  bergerak  diluar  negeri  untuk memperjuangkan  kemerdekaan  Papua  menyadari  kesalahannya  dan  kembali kepangkuan  NKRI (kembali ke  tanah  adat Papua  sebagai tanah  yang  diberkati Tuhan). 
2.  Mereka berbalik  ahluan  dari  perjuangan  yang  salah  dan  menyadari dengan melihat kenyataan bahwa Papua/Papua Barat sesuai dengan sejarahnya dan pengakuan internasional memang hak sah bagian dari Indonesia. 
25
3.  Berikut  ini  adalah  kesaksian  para  Tokoh  OPM  yang  menyadari kesalahannya dan kembali kepangkuan NKRI:
a.  Bapak  Nicholas  Jouwe  salah  seorang Tokoh Organisasi  Papua Merdeka (OPM):
Setelah 42 tahun menetap di Negeri Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan  Bangsa  Papua,  akhirnya  menyatakan  bahwa perjuangan  memisahkan  diri Papua  dari  Indonesia ternyata  tidak mendapat respon dunia internasional. Jouwe datang dan kembali menjadi WNI, mengaku kagum dengan keseriusan  pemerintah  Indonesia  dalam  membangun  Papua, saat pelariannya  ke  Eropa  tersebut  masyarakat  Papua  masih  hidup dalam zaman batu yakni belum sepenuhnya megenal peradaban. Hampir  70  persen  rakyat  Papua masa  itu  masih  hidup  dalam zaman  batu,  sekarang  setelah  42  tahun  di  Eropa,  Papua  telah  maju, bangsa Papua sangat maju. Kepulangannya  ke  Papua  karena  dirinya  adalah  warga  Negara Indonesia suku Papua yang sama dengan WNI yang lain.  Menanggapi perjuangan  sebagian  rakyat  Papua  yang  masih menginginkan merdeka dengan  tujuan  membentuk  Negara  Papua terlepas dari  NKRI,  Jouwe bertanya  tentang maksud  pemisahan  diri yang diinginkan sebagian masyarakat Papua.   Saudara-saudara  itu  mau  kemana,  mereka  mau  bikin apa? Memisahkan  diri  dari  Negara apa?  Itu  tidak akan pernah  terjadi, saya perjuangkan  itu  mati-matian,  sampai  tahun  1969,  saya  tanya  kepada PBB  kenapa Papua  tidak  bisa  merdeka,  PBB  bilang  Papua  punya kemerdekaan  sudah  direalisasikan  oeh  Soekarno  Hatta  pada  17 Agutus 1945.
b.  Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) di era tahun 60-an hingga awal tahun 80-an:
Menanggapi  sejumlah  aksi–aski  yang  mengatasnamakan perjuangan  untuk  Papua  yang  pada  akhirnya  membawa  korban terhadap  masyarakat  yang  sesungguhnya  tidak  tahu  tetapi  malah menjadi korban.  Menegaskan  kepada  semua  lapisan  masyarakat  Papua, jangan terpancing  dengan  isu-isu  kepentingan  politik  saudara-saudara  kita dan janganlah bicara merdeka sebelum memerdekakan diri, keluarga dan kampung halaman. Perjuangan  yang  tidak  mungkin  dan  hanya  membuat  mati  konyol, sehingga  kembali  dirinya  berpikir  untuk  membangun  kampung,  dan dari situlah akan memerdekakan diri, keluarga dan kampung.   Wilayah  Kampung  Nusantara  Kimi Kabupaten  Nabire yang  ada saat ini, dulunya sebagai basis OPM di bawah kepemimpinannya.
26
Kini dapat  dirubah  dengan  sebuah  konsep  sederhana  sebagai  sebuah kampung yang dibangun secara perlahan sejak tahun 1980-an.Tidak mungkin akan bangun sebuah negara, dan akhirnya berpikir untuk  membangun sebuah  kampung saja  dan  kini  semua  jalan–jalan yang  ada  di  Kampung  Kimi  hanya  dengan  swadaya  bersama masyarakat kita bangun  dan selanjutnya  kami  minta  bantuan kepada pemerintah  untuk  diaspal,  dengan  bantuan  dana  Otsus  bisa  nikmati atau jalan di atas jalan aspal.  Hal ini bisa dilakukan oleh semua tokoh politik, semua kepala suku dan  tokoh  masyarakat  buat  rencana  untuk  membangun  kampung, maka orang Papua sudah berada di ambang pintu sejahtera.  Pembangunan  kampung  yang  dilakukan  oleh  para  tokoh  untuk membangun  rakyatnya, maka  itu  yang disebut kemerdekaan  atas  diri sendiri  atau  di  atas  negerinya  sendiri.   Sementara  hal lain menjadi urusan dan pemberian dari Tuhan, bagaimana kalau urusan besar kita mau buat, sementara yang kecil saja kita tidak bisa sendiri. Semangat,  kesadaran  atas  pemahaman  kebangsaan  beruntun menyambung  dari  berita-berita,  mulut  ke  mulut  anak  adat saling member informasi tentang situasi kembalinya tokoh-tokoh yang dulu kepala batu dengan merdeka. 
c.  Panglima Tentara Pembebasan Papua Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) Alex Mebri:
Merespon  positif  para  pendahulu,  dan  memastikan  bahwa  konflik dan kekerasan di bumi Cendrawasih itu bukan karena keinginan untuk merdeka,  melainkan  akibat  konflik  politik  yang  berkaitan  dengan pemilihan umum kepala daerah.  Mereka bukan OPM, tetapi mengatasnamakan OPM.  Papua  pembangunannya  tertinggal  dan  cari  solusi  yang  terbaik untuk Papua dan pembangunannya Pelaku  konflik, menggunakan  isu  Papua  merdeka  untuk  mencari simpati masyarakat.  Padahal,  sesungguhnya  adalah  persoalan  konflik  politik praktis, dan rakyat tidak diperhatikan. Karena itu, kekerasan seolah tidak pernah berhenti, dan rakyatlah yang justru selalu menjadi korban. Bahwa dia dan para pengikutnya telah membulatkan tekad kembali ke  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  serta  siap  secara bersama-sama pemerintah RI untuk membangun Papua menjadi lebih sejahtera dan damai.
  Baginya, apa pun caranya, konflik/kekerasan harus segera diakhiri. Jika tidak, Papua tidak akan pernah sejahtera. 
27
  Selain melakukan audiensi dengan Aburizal Bakrie, Alex Mebri dan Pdt  John  Ramandey  mengatakan  akan  bertemu  dengan  Ketua  DPR dan Presiden untuk  menyampaikan  pernyataan  sikap  soal  masuknya TPN/OPM ke dalam NKRI. (VIVAnews 12 Februari 2012)
  Sebagai  idiologi,  keinginan  merdeka  memang  tidak  serta  merta hilang  dengan  kembalinya  tokoh-tokoh  sentral  ke  dalam  Indonesia, sehingga beberapa orang masih saja menyebarkan isu-isu ke tengah rakyat, seperti isu Negara Papua telah didaftarkan di PBB. 
  Hal  tersebut  sempat  menjadi  tanda tanya oleh  sebagian  besar rakyat Papua. Ada yang percaya, ada yang tidak.
ket:foto MAJU TERUS INDONESIAKU.
Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak di antara masyarakat yang masih menginginkan agar papua masih ikut serta dalam wilayah NKRI.”MAJU TERUS INDONESIAKU”.





28
D.SEBERAPA PERSEN MASYARAKAT PAPUA YANG INGIN LEPAS DARI NKRI???




















E.PANDANGAN PANCASILA,UUD 1945 DAN SISTEM PEMERINTAHAN MENGENAI DISINTEGRASI DI TANAH PAPUA.
            Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI.  
 Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulanginya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.  Oleh karena itu diperlukan landasan pemikiran yang terkait, diantaranya :
 1.Pancasila sebagai landasan Idiil.      
 Pancasila sebagai landasan idiil telah diterima dan diyakini kebenarannya oleh setiap warga negara Indonesia sebagai ideologi dan dasar negara. Kata Pancasila secara eksplisit tidak disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, akan tetapi kelima sila lengkap termuat didalamnya dimana setiap sila mempunyai kaitan yang erat dengan sila lainnya  dan tidak dapat dipisahkan. Konsekuensi dengan diterima dan diyakini kebenarannya tersebut maka merupakan kewajiban bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia untuk mengamalkan dan menghayati Pancasila secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 2. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional.     
 Sejak proklamasi kemerdekaan RI, bangsa Indonesia resmi menjadi bangsa yang berdaulat dan berhasil menetapkan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berisi norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan- ketentuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara.   Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Berkaitan dengan pasal ini merupakan proses yang menyadarkan warga negara akan kewajiban yang harus dilakukan dan sekaligus ingin mengembangkan kemampuan warga negara untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan mutlak dijaga dan dipertahankan serta ditumbuh kembangkan, sebab hanya persatuan dan kesatuanlah yang dapat mencegah dan menanggulangi segala bentuk ancaman apapun serta dari manapun datangnya.
 3.Wawasan Nusantara sebagai landasan visional.
    Wawasan nusantara adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang manifestasinya ditentukan oleh dialog antara bangsa dengan lingkungannya, baik alam maupun sosial yang digunakan untuk memotivasi dan menggerakan setiap upaya mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.
Untuk itu harus mempunyai pengertian yang sama, wawasan nusantara versi Lemhanas yang dijadikan sebagai pegangan pokok yaitu “cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup demi kepentingan nasional, yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya, serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan menggunakan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, yang tetap menghargai dan menghormati ke Bhinnekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional”.
             Guna mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh, berdasarkan wawasan nusantara perlu diarahkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air pada setiap warga negara, yang selanjutnya akan terpatri  semangat rasa sebangsa dan setanah air yang pada akhirnya rela berkorban demi tegaknya persatuan dan kesatuan.
 4. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional.
  Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional pada dasarnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menangkal setiap ancaman, untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.
             Keadaan ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila setiap warga negara memiliki kepatuhan terhadap semua aturan dan tatanan yang berlaku dimasyarakat pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada zaman reformasi ini dengan berbagai krisis yang berdampak munculnya beraneka ragam tuntutan masyarakat, menggunakan isue-isue universal, masyarakat menghendaki perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai tatanan kehidupan dan sistem berbangsa dan bernegara. Dibeberapa wilayah bermunculan kelompok-kelompok separatis yang menghendaki memisahkan diri dari NKRI, bahkan tindakan-tindakan anarkis yang bernuansa SARA . Dampak semua itu telah menimbulkan berbagai kecemasan tentang masa depan bangsa yang penuh ketidak pastian, sebagai akibat berkembangnya pemikiran primordialisme sempit yang dikumandangkan oleh golongan tertentu yang dikemas dengan muaranya tuntutan hati nurani rakyat dan ujungnya merupakan kepentingan politik, kelompok atau golongan. 
             Dalam situasi seperti ini sudah saatnya merapatkan barisan untuk membangun kembali potensi bangsa yang sudah retak dan lunturnya rasa nasionalisme, untuk memperkokoh ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional sehingga dapat diwujudkan keuletan dan ketangguhan yang handal sesuai harapan.
  5.Ketetapan MPR Nomor : V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.       
Sejak awal berdirinya NKRI para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan  dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut, serta dampak peninggalan penjajah Belanda yang selalu tidak menghendaki terjadinya persatuan dibumi Indonesia karena sangat membahayakan bagi keberadaannya, yang dulu dikenal dengan politik “devide et impera”.
Kondisi ini ditanamkan oleh Belanda pada sebagian rakyat Indonesia, bahkan masih digunakan secara turun-temurun khususnya yang terjadi pada  RMS dan OPM, hingga saat ini masih terjadi gejolak yang selalu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, apabila hal tersebut dapat dikaji penyebab utamanya adalah belum disosialisasikannya sikap perilaku menghormati privacy seseorang dalam suatu tata hukum bermasyarakat, dan semakin lama dibiarkan berkembangnya campur tangan memasuki wilayah privacy perorangan maka dapat mengakibatkan tumbuh menjadi sumber konflik.
ket: foto unjuk rasa di manokwari PAPUA BARAT.


             Hal tersebut telah melahirkan ketidakadilan konflik vertikal antara pusat dan daerah, maupun konflik horizontal serta konflik komunal antar berbagai unsur masyarakat, dalam bebagai perbedaan yang muncul. Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan konsisten dalam mengakhiri berbagai konflik yang bersifat multidimensi harus memerlukan kesadaran dan rasa nasionalisme seluruh warga negara.

F.PANDANGAN PEMERINTAH MENGENAI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA DI TANAH PAPUA
            Masalah ancaman disintegrasi bangsa di papua pada umumnya juga membuat pusing para pemimpin bangsa ini ataupun para badan pemerintahan,salah satunya bapak president kita yaitu  bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui kekerasan di Papua sedang dalam sorotan dunia internasional. Namun sorotan itu dari cara pandang kepentingan tertentu. "Namun kepentingan kita kepentingan negara, kepentingan rakyat, termasuk tanah di Papua agar tanah itu terus tumbuh, masyarakat sejahtera dan sebagainya," kata SBY di kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/6/2012). Dikatakan Presiden, memang masalah di Papua luar biasa dan kompleks. Oleh karena itu SBY meyakinkan publik bahwa pemerintah memiliki keyakinan yang benar soal penuntasan kasus di Papua. "Dan pihak manapun yang di luar negeri (asing) yang punya kepentingan berbeda, harus dijelaskan apa yang dilakukan di sana," kata SBY.
Bap ak SBY menegaskan masalah Papua harus dituntaskan. Tidak boleh ada satu orang pun korban jiwa dan tidak bisa dibiarkan harus dilakukan dan diberikan sanksi siapa yang melakukan kekerasan. "Hukum harus ditegakkan," ujar SBY.
Kemudian adanya pihak Asing yang mendukung Separatisme PapuaIsu Papua merdeka terus dikembangkan kelompok separatis Papua. baik di dalam maupun di luar negeri. Berlarut-larutnya masalah separatisme di Papua diduga ada campur tangan pihak asing. Isu yang dikembangkan kelompok separatis Papua antara lain demokratisasi dan pelanggaran HAM. Isu-isu inilah yang sering dimanfaatkan oleh LSM asing atau kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk dieksploitasi dan dipolitisasi di forum internasional.Isu tentang tuntutan referendum dari sebagian masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI diduga juga tidak lepas dari campur tangan dan kepentingan pihak asing, yang memang sengaja ingin memecah-belah NKRI.
Kasus lepasnya Timor Timur menjadi contoh adanya campur tangan kepentingan dan kekuatan pihak asing di Indonesia. Sehingga, patut diduga dan diwaspadai bila organisasi internasional dan LSM tertentu berupaya mendorong dan mendukung aksi-aksi separatisme di Papua. Antara lain, dengan menggunakan kedok dan bersembunyi di balik isu HAM dan demokratisasi.Dugaan bahwa gerakan separatis Papua mendapat dukungan dari pihak asing tidak berlebihan. Sebab, Papua merupakan wilayah paling mudah dirancang oleh pihak asing untuk dilepaskan dari NKRI karena berbagai alasan. Seperti: letaknya yang paling timur, klaim tentang perbedaan ras, dan masih dipermasalahkan integrasi masyarakat Papua ke dalam masyarakat Indonesia.
Kelompok separatis Papua selama ini terus berupaya mencari dukungan dunia internasional dengan menciptakan opini terjadinya pelanggaran HAM di Papua, seolah-olah ada perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat maupun aparat keamanan kepada masyarakat Papua. Kelompok separatis Papua justru berupaya menarik dan melibatkan dunia internasional agar mendukung perjuangan mereka dan campur tangan dalam penyelesaian masalah Papua.
Dugaan ada pihak asing yang mendukung separatis Papua perlu dicermati dan diwaspadai. Sebab, sesungguhnya ada permainan dan kepentingan tertentu di balik aktivitas kegiatan pihak LSM asing yang dapat merugikan pemerintah RI. Seperti: dengan melakukan kegiatan berkedok jurnalistik, penelitian, medis, keagamaan, atau aktivitas kemanusiaan lainnya. Indonesia sebagai bangsa berdaulat, jangan sampai mau diintervensi dan diobok-obok oleh pihak asing. Bila terdapat masalah seperti tuduhan pelanggaran HAM dan ketidakadilan di Papua, seyogyanya masalah itu diselesaikan secara internal dalam negeri. Sebab, persoalan di Papua adalah masalah internal dalam negeri sehingga harus kita selesaikan sendiri, tidak perlu melibatkan pihak asing.
Terkait hal itu, kita harus waspada. Dalam semua pertarungan internasional, yang paling diuntungkan selalu saja adalah pemain besar, dalam hal ini Inggris dan AS. Sementara kawasan yang diperebutkan dan penduduknya terus saja menjadi korbannya. Tentu saja kita tak ingin hal itu juga terjadi pada kita, terutama Papua.
Persoalan Papua memang kompleks sekali, tapi juga harap dipahami semenjak bergabung ke dalam pangkuan NKRI, daerah itu juga di isi dari sodara-sodara kita dari wilayah lain di Indonesia sehingga populasi Papua itu saat ini sesungguhnya lebih banyak warga pendatang yang sudah beranak-pinak di wilayah itu, minimal sudah 5 generasi. Jadi terlalu sempit kalau pihak yang pro-separatisme di dalam negeri dan apalagi asing, mempetakan seakan-akan ada "penjajahan" di Papua oleh orang non-Papua. Itu ibarat mengibaratkan, Australia putih sudah menjajah orang aslinya, Aborogin. Kesulitan pembangunan wilayah di Papua, sama saja dengan yang di wilayah Papua New Gunie, adalah keterbatasan infrastruktur akibat topografi wilayah yang sangat sulit, dan penduduk yang masih hidup dalam puak-puak terpisah yang sulit dijangkau peradaban modern karena berada di wilayah-wilayah terpencil, terutama di wilayah pegunungan (sekali-kali lihatlah video yang dibuat pilot Susi Air yg terbang di Papua ini dan bandingkan dengan kondisi topograpi yang kurang lebih sama di Papua New Guinea dalam video ini). Sebagai perbandingan saja, betapa upaya missi Zending di wilayah itu yang sudah puluhan tahun untuk membawa penduduk asli ke wilayah peradaban yang lebih maju, tak pernah membawa kemajuan berarti dan selalu gagal dalam mengkristenkan penduduk di wilayah-wilayah terpencil itu. Ironisnya, terkadang kalau ada komunitas yang sudah berhasil dibangun oleh Missi Zending itu, lenyap dalam satu generasi berikutnya hanya diakibatkan sangat rendahnya 'expectation of life" penduduk setempat.
Jadi dalam hal ini baik dari dalam maupun pengaruh dari luar sangat menginginkan agar papua bisa lepas dari NKRI.lalu bagaimana cara menyikapi dan mengatasinya???




G.CARA MENGATASI MASALAH DISINTEGRASI DI TANAH PAPUA.
Cara mengatasi masalah disintegrasi di tanah papua???sebenarnya apa saja sih yang harus di lakukan???berikut penulis akan memaparkan apa saja yang harus di lakukan untuk mengatasi masalah disintegrasi yang ada di papua.
Dalam sejarah perpolitikan dunia, banyak terjadi konflik internal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Fenomena konflik internal ini banyak terjadi di negara-negara yang memiliki keberagaman SARA. Konflik internal sendiri semakin menjadi sorotan setelah berakhirnya Perang Dingin dan menghangatnya isu nasionalisme di berbagai wilayah di negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, Afrika hingga Asia, termasuk Indonesia. Di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu konflik internal yang telah terjadi sejak lama adalah konflik Papua. Konflik ini berkembang dengan isu yang semakin meluas yang kemudian membawa kepada munculnya keinginan untuk disintegrasi.namun apakah dengan kekerasan yang kita inginkan untuk mengahiri masalah disintegrasi ini,?......TIDAK!!!!!
ket:foto TNI yang sedang berpatroli.
Mencari jalan keluar untuk konflik Papua harus tetap melihat faktor historisnya. Mulai dari proses dekolonisasi Papua (Belanda Nugini), Tindakan Pemilihan Bebas (Pepera) pada tahun 1969, kebijakan Orde Baru (1967-1998), dan dinamika politik selama periode transisi menuju demokrasi hingga hari ini, serta periode otonomi khusus. Namun, upaya-upaya untuk merangkul Papua secara penuh dengan memberikan otonomi khusus juga tidak mampu meredam konflik di provinsi paling timur Indonesia itu. Konflik tersebut tetap membawa pada keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Dalam Tulisan ini penulis akan mengangkat dan menganalisa upaya perdamaian konflik Papua dalam meredam upaya disintegrasi yang akhir-akhir ini semakin memanas. Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk menjadi pertimbangan bagi Kementerian Pertahanan untuk membuat suatu sistem ketahanan negara yang sesuai dengan kondisi daerah konflik dan segala elemen yang terlibat di dalamnya. Pembahasan dalam penulisan ini akan berfokus pada komitmen NKRI, interrelation, dan kerjasama pertahanan dalam mengatasi isu disintegrasi di Papua.antara lain sebagai berikut:
A.Komitmen NKRI
Setiap negara pasti menginginkan negaranya tetap utuh, tidak ada satu wilayah pun yang terlepas dari kedaulatannya. Oleh karena itu jika ada konflik yang mengancam persatuan bangsa harus ditangani dengan baik. Untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa sebagai akibat dari konflik Papua, pemerintah melakukan berbagai tindakan yang oleh tim LIPI diidentifikasikan menjadi empat agenda utama dan pilihan kebijakan atau agenda yang dapat dilakukan oleh lembaga negara dan masyarakat sipil dalam dan luar negeri. Keempat agenda untuk menyelesaikan konflik ini adalah:
1. Pengakuan
Untuk masyarakat asli Papua, pengakuan adalah istilah yang menggambarkan sebuah proses sosial dimana konsep Papua dan identitas orang Papua menggambarkan isu utama yang menjadi tujuan mereka. Hal ini termasuk sebuah strategi sosial afirmasi positif yang bertujuan untuk membantu masyarakat asli Papua untuk melindungi sumber daya mereka sehingga masyarakat asli Papua berada dalam posisi untuk bernegosiasi dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk dinegosiasikan dalam kesiapan untuk perubahan sosial yang cepat sambil menikmati keuntungan bagi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dari perspektif budaya, pengakuan yang diberikan kepada masyarakat asli Papua merupakan faktor penting untuk membuat masyarakat asli Papua merasa bahwa mereka memiliki area sendiri di antara keberagaman budaya Indonesia
2. Paradigma baru pembangunan
Sebuah paradigma baru untuk pembangunan di Papua diperlukan untukmemperkuat kebijakan pengakuan terhadap masyarakat asli Papua dalam arti meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua ke tingkat warga negara Indonesia seperti masyarakat lainnya. Program pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak orang Papua dalam kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan ekonomi karena walaupun Otonomi Khusus telah berlaku selama lebih dari lima tahun di Papua, tetapi gagal membawa perubahan yang signifikan. Program pembangunan yang berjalan sangat lambat terutama di empat sektor yang telah diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Itulah sebabnya agenda ini sangat penting bagi proses penghentian konflik di Papua.
3. Dialog
Hubungan antara pemerintah pusat (Jakarta) dan masyarakat asli Papua diblokir oleh ‘tembok tinggi’ dari konstruksi politik yang berbeda tentang sejarah dan status politik Papua. Konstruksi yang berbeda antara nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua tidak pernah dibahas dan stigma serta ketidakpercayaan antara kedua belah pihak telah mendalam. Dalam sejumlah kasus, ketidakpercayaan antara elemen negara di satu pihak dan masyarakat sipil di Jakarta dan di Papua, maupun di dalam masyarakat Papua itu sendiri cenderung meningkat. Oleh karena itu dialog harus dijalankan dalam arti yang sebenarnya. Dialog harus dipahami sebagai sebuah kerangka untuk mencapai sebuah kesepakatan.
4. Rekonsiliasi
Ada tiga alasan mengapa rekonsiliasi menjadi sangat penting unutk dilakukan. Yang pertama adalah tuntutan untuk merdeka dari Indonesia dipandang sebagai ancaman terhadap integritas wilayah Republik Indonesia. Kedua, polarisasi dalam masyarakat asli Papua antara mereka yang setia terhadap pemerintah pusat dengan mereka yang menuntut kemerdekaan. Alasan ketiga adalah adanya trauma akibat konflik yang berkepanjangan.
B.Interrelationship
Pelaksaan empat agenda penyelesaian konflik tersebut haruslah melibatkan elemen-elemen bangsa untuk mengoptimalkannya. Hal ini sejalan dengan wawasan nusantara yang menjadi pedoman Indonesia dalam menjaga keutuhan kedaulatannya. Keterlibatan elemen-elemen bangsa ini disebut dengan interrelationship. Sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pertahanan Negara maka Interrelationship dalam Sistem Pertahanan Negara adalah hubungan antara komponen-komponen yang terlibat (warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya) untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.Dalam konflik Papua, penanganannya bisa dimulai dari setiap lapisan suku. Dengan pendekatan yang baik dari pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat kepada setiap lapisan suku tersebut, akan lebih mudah untuk menjaga kestabilan keamanan dan membantu komunikasi antar kelompok masyarakat sehingga konflik pun dapat diminimalisir.
Selain itu, dalam kasus Papua, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai usaha penghentian konflik mulai dari negosiasi sampai pada pemberian otonomi khusus melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati.
Berdasarkan hal-hal tersebut, pemberian otonomi khusus identik dengan penyerahan kekuasaan secara penuh kepada masyarakat Papua, kecuali 5 bidang pemerintahan yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini tercantum pada Pasal 4 ayat 1 UU No 21 Tahun 2001. Program pokok dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua adalah pemerintah Provinsi harus mengambil kebijakan sebagai berikut:
Kebijakan dan aksi keberpihakan (affirmative policy and action) terhadap masyarakat asli Papua.
Kebijakan dan aksi perlindungan (protetive policy and action) terhadap masyarakat asli Papua.
Kebijakan dan aksi pemberdayaan (empowermental policy and action) terhadap masyarakat asli Papua.
Inti dari ketiga bidang kebijakan tersebut adalah penetapan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) substansial untuk mewujudkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat asli Papua. Hal ini untuk menumbuhkan rasa bahwa masyarakat Papua juga diakui oleh Indonesia.
Walaupun otonomi khusus tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, tetapi muncul keinginan dari berbagai pihak untuk dapat memperbaiki kondisi di Papua dengan melibatkan elemen-elemen warga negara yang berhubungan dengan hal tersebut. Sumber daya yang berasal dari wilayah Papua juga di manfaatkan untuk perdamaian sehingga mampu meredam keinginan untuk merdeka dan mewujudkan pertahanan negara.
C.Kerjasama Pertahanan
Mewujudkan sistem pertahanan negara di Papua bukanlah hal yang mudah. Geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau membuat upaya menjaga keamanan menjadi lebih sulit. Selain itu, beragamnya tradisi yang ada disana juga membuat cara-cara membangun pertahanan harus dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pula.
Sistem Petahanan Negara Indonesia secara implisit membagi hubungan tersebut dalam tiga tingkatan yaitu global, regional, dan nasional. Semua tingkatan tersebut menganut paham kesetaraan. Pada tingkat global, sistem pertahanan Indonesia ikut aktif dalam organisasi perserikatan bangsa-bangsa kerjasama internasional lainnya. Pada tingkatan regional, sistem pertahanan Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Pada tingkatan nasional, sistem pertahanan Indonesia yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan menganggap bahwa seluruh wilayah dalam NKRI berkedudukan sejajar dan oleh karenanya penyelesaian konflik di kedepankan melalui dialog, kerjasama, dan pendekatan persuasif.

Selain dengan interrelationship yang melibatkan elemen-elemen bangsa, untuk menangani hal tersebut, pemerintah juga harus mengadakan kerjasama pertahanan dengan pihak internasional. Melalui berbagai forum internasional, Indonesia menggalang dukungan untuk penyelesaian konflik Papua dan mencegah disintegrasi bangsa. Indonesia menggandeng negara-negara tetangga seperti Australia dan Papua Nugini untuk dapat membantu menangani masalah ini.
Penulis telah  merekomendasikan penulisan ini untuk:
(1) menjalankan empat agenda penyelesaian konflik yang telah disusun, yaitu dengan memberikan pengakuan kepada masyarakat asli Papua, membuat sistem pembangunan yang baru, mangadakan dialog yang tepat, dan membuat sebuah rekonsiliasi.
(2) melibatkan elemen-elemen bangsa untuk membantu penyelesaian konflik. Misalnya dengan memberdayakan LSM untuk dapat masuk ke dalam masyarakat dan menjadi komunikator disana.
(3) menjaga agar konflik yang terjadi dapat ditekan dan tidak meluas.
Apabila langkah-langkah tersebut di atas berhasil dilakukan maka pertahanan negara Indonesia terwujud dan keinginan Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia dapat dihentikan sehingga persatuan kedaulatan NKRI tetap terjaga. Namun, pemerintah bersama-sama dengan elemen masyarakat harus tetap mmampu menjaga perdamaian yang berhasil diraih supaya tidak terjadi lagi konflik di Papua.






























BAB 3
PENUTUP
A.KESIMPULAN
Telah kita ketahui bersama bahwa pengertian dari disintegrasi sendiri adalah suatu keadaan  dimana tidak bersatunya suatu elemen masyarakat atau pemerintahan atau keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan.hingga terjadinya pelepasan suatu wilayah misalnya timor leste dan lain sebagainya,bahkan baru-baru ini telah mengancam papua.
Penyebab-penyebab mengapa papua ingin lepas dari negara kita ini sangatlah beragam,ada satu atau dua kalangan masyarakat yang merasa tidak di perlakukan adil oleh pemerintah indonesia,pembangunan yang tidak merata,uang rakyat di korupsi,HIV/AIDS,kasus-kasus penembakan yang tidak jelas,dan bahkan dapat juga terpengaruh oleh bisikan-bisikan munafik dari bangsa lain.
Namun setelah para pembaca membaca tulisan penulis di atas tentu juga dapat menarik kesimpulan,bahwa sebenarnya para petinggi yang dulunya memimpin organisasi-organisasi anti indonesia malah berbalik memeluk indonesia kembali,udah terbukti bahwa pemerintah sudah banyak pula membangun pulau papua tercinta hanya saja tidak semua masyarakat yang dapat merasakannya.
Hanya pemerintahlah yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di papua ini,namun masyarakat setidaknya mengerti sebuah arti dari pancasila dan uud 1945 dan mau menerima orang lain yang tidak sesuku,agama,ras antar golongan dan hal lain sebagainya.
jadi papua tetaplah bersama bangsa indonesia ini,jangan cepat terpengaruh oleh rayuan-rayuan gombal dari negara lain,terutama amerika.ok.....tanah papua pulau indah.





B.SARAN
Saran yang ingin penulis sampaikan adalah:
1.      Kita sebagai generasi penerus bangsa khususnya para remaja dan mahasiswa hendaklah mempelajari kembali arti dari pancasila itu sendiri agar tidak terjadinya konflik yang mengatas namakan SARA.
2.      Untuk para remaja janganlah mudah terpancing emosi,jauhilah kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya dan gunakanlah masa mudamu sebaik-baiknya.
3.      Untuk para masyarakat indonesia janganlah mudah terpancing emosi untuk informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya.
4.      Kepada pemerintah indonesia tingkatkanlah lagi sistem pemerintahan indonesia,perketat daerah-daerah perbatasan,dan hapuskanlah korupsi di negri ini,beratkanlah hukuman para koruptor bila perlu di gantung.
5.      Kepada pemerintah pusatkanlah daerah pembangunan khususnya di daerah perbatasan agar negara kita ini tidak satu mulai persatu di klaim oleh negara lain.












DAFTAR PUSTAKA
  Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 12:10 WIB
http//www.google.com/mengapapapuaingin merdeka/
Departemen Pertahanan RI, Strategi Pertahanan Negara, Jakarta, 2007
Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Negara, Jakarta, 2008
Budi Utomo, Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Keamanan Manusia,  diakses tanggal 28 September 2008 dari http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html
http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/4004-pembangunan-papua-jawaban-masalah-keamanan














0 komentar:

Poskan Komentar